Membangun demokrasi, stabilitas keamanan, dan ketahanan ekonomi adalah misi keempat yang berisi program berupa pembentukan forum kerukunan umat beragama dan forum dialog pemuda lintas etnis, memperkuat koordinasi dengan TNI/Polri dan tokoh adat, serta fasilitasi desa-desa rawan konflik dengan pendekatan dialog dan pembangunan ekonomi.
“Pembangunan tidak bisa berjalan tanpa rasa aman dan ruang demokrasi yang sehat. Demokrasi harus memberi ruang bagi keberagaman dan kedamaian sebagai fondasi pertumbuhan,” ujar Gubernur Sherly memberi alasan.
Selanjut upaya-upaya menghidupkan kembali sanggar budaya dan festival lokal, melindungi hutan dan laut lewat ekowisata berbasis masyarakat, menerapkan program sekolah sadar bencana dan lingkungan, dan menghadirkan peraturan adat yang diperkuat secara hukum akan menjadi bagian dari misi kelima yakni ketahanan sosial, budaya dan lingkungan berbasis kearifan lokal.
“Kita bukan hanya membangun jalan dan gedung. Kita membangun peradaban. Kita harus tumbuh sebagai masyarakat modern tanpa kehilangan akar,” ucap Gubernur Sherly penuh semangat.
Selanjutnya pada misi terakhir atau keenam yakni pemerataan pembangunan berbasis kepulauan akan mengusung sejumlah hal yakni adanya pelabuhan perintis, subsidi kapal dan transportasi antar-pulau, infrastruktur dasar berupa listrik, air bersih, internet dan jalan, serta bus sekolah untuk wilayah terpencil.
“Maluku Utara bukan hanya satu daratan. Kita adalah provinsi kepulauan. Maka tidak boleh ada satu pulau pun yang tertinggal. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan menyentuh desa-desa di Pulau Mare, Makian, Kayoa, sampai Loloda dan Gebe,” tuturnya.
Gubernur secara khusus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat memberi kontribusi, masukan bahkan mengkritik tapi dengan cinta serta bersama mengawal proses pembangunan ini.
“RPJMD ini kami rancang bukan hanya dengan pena dan angka, tapi dengan hati dan telinga yang terus mendengar. Karena Maluku Utara bukan hanya milik pemerintah. Ia milik kita semua,” ucapnya mengakhiri sambutan dengan melontarkan sebuah pantun.
Kegiatan ini sendiri berlangsung sepanjang sehari yang kemudian diisi dengan paparan Ranwal RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 oleh Kepala Bappeda, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi yang dilanjutkan dengan diskusi publik guna mendengarkan masukan dari para stakeholder pembangunan yang diundang diantaranya pemerintah kabupaten dan kota, akademisi perguruan tinggi, filantropis, untuk pemuda dan perwakilan perempuan, LSM, Ormas dan OKP serta kaum penyandang disabilitas. (fm)
