Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 sendiri mengacu dan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen strategis utama yang menjabarkan Visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih.
“Sementara arah kebijakan pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi fiskal serta visi, misi dan program prioritas dari Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur terpilih,” tambah Sarmin.
Perubahan RKPD Provinsi Maluku Utara juga, kata Sarmin, telah menyelaraskan substansi perencanaan daerah dengan agenda pembangunan nasional dengan mengakomodir program prioritas dan kebijakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sesuai Surat Edaran Mendagri nomor 900.1.1/640/SJ.
“Adapun tujuan pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan pada tiga domain strategis utama, yaitu transformasi sosial dan ekonomi, melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan; penguatan perlindungan lingkungan hidup dan pengurangan resiko kebencanaan; serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, melayani, dan inovatif,” pungkas Sarmin.
Setelah Fasilitasi Perubahan RKPD, Bappeda Provinsi Maluku Utara akan melakukan penyesuaian berdasarkan catatan atau hasil fasilitasi ini untuk ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. (fm)
