Ditjen Bina Bangda Kemendagri telah memfasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Malut Tahun 2026 pada Jumat (18/07/2025). Kepala Bappeda Provinsi Malut di kesempatan itu memaparkan enam prioritas pembangunan daerah.
Ternate, Pijarpena.id
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Provinsi Maluku Utara (Malut), Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi, dalam kegiatan yang berlangsung di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan terdapat 19 program aksi kepala daerah yang terjabarkan dalam enam prioritas pembangunan itu.
Dibeberkan, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan tentunya menjadi prioritas pertama.
“Terdapat lima program aksi kepala daerah pada prioritas ini berkaitan dengan layanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Sarmin.
Selanjutnya, prioritas kedua yakni memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.
“Pada prioritas ini terdapat empat program aksi kepala daerah yang menyasar nelayan, UMKM budaya, ekosistem pendukung MBG (Makan Bergizi Gratis) dan destinasi pariwisata,” tutur alumni STPDN Jatinangor itu.
Selanjutnya mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan, dan infrastruktur dasar, disebutkan Sarmin, merupakan prioritas ketiga Pemprov Malut.
“Terdapat enam program aksi diantaranya kawasan Sofifi Halmahera Metropolitan, sarana air bersih dan sanitasi, rumah layak huni, listrik dan jaringan telekomunikasi, transportasi jalan dan jembatan serta akses jalan tani,” ucapnya.
Sementara untuk prioritas keempat yakni mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah, imbuh Sarmin, terdapat satu program aksi kepala daerah yakni mewujudkan transformasi birokrasi.
Adapun prioritas kelima Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025-2029 yakni membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
“Pada prioritas kelima ini juga hanya satu yakni pengelolaan sampah regional,” ucap pria lulusan S2 dan S3 Universitas Gajah Mada itu.
Dan terakhir atau prioritas keenam, tutur Sarmin, adalah memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial.
“Ketahanan pangan dan pengendalian harga serta jadi program aksi di prioritas ini,” ucap Sarmin.
Dikatakannya pula, setelah fasilitasi ini, Bappeda Provinsi Maluku Utara akan melakukan penyesuaian berdasarkan catatan dan hasil fasilitasi.
“Kemudian akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah,” pungkas mantan Sekretaris Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara itu.
Kegiatan fasilitasi RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 itu dibuka Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Iwan Kurniawan, dan turut dihadiri Analis Kebijakan Ahli Madya Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Sondang Lumban Gaol, serta jajaran Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Bappeda Provinsi Maluku Utara.
