Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut), sementara direnovasi dan akan difungsikan sebagai Sekolah Rakyat jenjang SD. Kini prosesnya hampir rampung dalam renovasi ringan.
Ternate, Pijarpena.id
Anwarudin dari Tim Percepatan Sekolah Rakyat Kota Ternate mengatakan, renovasi BLK melipui pengecatan, pengadaan furnitur, dan penyesuaian ruang kelas. Proses ini dilakukan oleh Kementerian PUPR, bukan tim lokal.
“Kami hanya memantau. Semua penataan berasal dari kementerian pusat,” ujarnya pada Wartawan, Rabu (23/07/2025).
Anwarudin menegaskan, penggunaan BLK tidak boleh mengubah fungsi utama gedung. Ruang pelatihan tetap ada, namun disesuaikan agar dapat digunakan sebagai ruang belajar bagi anak-anak putus sekolah.
Proses Rekrutmen Siswa Sasar yang Miskin dan Putus Sekolah
Ia bilang, proses rekrutmen siswa tengah berlangsung. Perekrutan didasari oleh data Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sesuai ketentuan, sasarannya adalah anak-anak putus sekolah yang diakibatkan keluarga kategori miskin dan paling miskin. Ruangan yang disediakan berjumlah dua rombongan belajar (Rombel) yang terdiri dari kelas 5 dan 6,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) pun turut terlibat pendampingan proses verifikasi dan rekrutmen. Data awal diambil dari Kementerian Sosial namun validasi dilakukan oleh pendamping PKH dan BPS.
“Data kemiskinan kami kombinasikan dengan data anak tidak sekolah dari Dapodik. Jadi kami mencari anak miskin yang putus sekolah,” tuturnya.
Menurut dia, data dari pusat bersifat by name by address (berdasarkan nama dan alamat) dan mencakup sekitar 3.000 anak usia kelas 5 dan 6 di Kota Ternate. Namun belum seluruhnya dipastikan telah putus sekolah.
“Makanya data Dapodik dari Dinas Pendidikan akan dicocokkan. Kalau ada yang cocok, berarti anak itu masuk kriteria miskin dan putus sekolah,” ucapnya.
BPS juga akan melakukan verifikasi lapangan. Jika ditemukan kasus seperti rumah layak huni tapi masuk dalam desil 1 (kategori sangat miskin), maka data akan dikaji ulang.
“Kami musyawarahkan dulu lalu ada kunjungan dari BPS,” katanya.
