Kabupaten Pulau Taliabu menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus dari Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos-Sarbin Sehe di periode kepemimpinannya saat ini.
Perhatian yang diberikan di berbagai sektor itu berupa kebijakan intervensi yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan dan perkuatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, lingkungan hidup, serta layanan pemerintahan berbasis digital.
Ternate, Pijarpena.id
Kebijakan yang direncanakan itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, mengoptimalkan potensi daerah, dan menjawab tantangan keterisolasian wilayah.
“Dalam konteks ini, Gubernur dan Wakil Gubernur (Sherly-Sarbin) sangat mendorong pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial di kabupaten itu,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi, pada Senin (04/08/2025).
Dikatakan, intervensi itu bisa terlihat dalam dokumen RPJMN dan indikasi intervensi kebijakan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Pulau Taliabu dalam rancangan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029, dimana tergambar ada sejumlah intervensi kebijakan yang direncanakan pada enam isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu.
Pertama, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dimana tergambar ada intervensi kebijakan berupa Sekolah Berpola Asrama dan Sekolah Terbuka di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan geografi, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu.
Intervensi ini, kata Sarmin, bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi anak-anak di daerah terpencil, dengan menekankan pada pemerataan dan peningkatan kualitas pengajaran, fasilitas pendidikan, serta pelatihan tenaga pendidik.
Tujuannya tak lain memastikan bahwa setiap anak di Pulau Taliabu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dan layak, meskipun terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana dan infrastruktur.
“Disini program prioritas yang akan dilakukan yakni penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan akses layanan, pelatihan guru/tenaga kependidikan dan penguatan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Pulau Taliabu melalui program terintegrasi berbasis kewilayahan serta bantuan operasional sekolah gratis dan beasiswa mahasiswa miskin,” beber Sarmin.
Kedua, yakni peningkatan layanan kesehatan dengan dua intervensi kebijakan yakni Universal Health Coverage (UHC), salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil terkait dengan peningkatan akses kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat, termasuk yang berada di Pulau Taliabu.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik di daerah tersebut. Kemudian intervensi kebijakan berupa pencegahan stunting dan peningkatan gizi, yang mencakup pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Intervensi ini menyasar kelompok rentan, seperti ibu hamil dan anak balita, dengan program penyuluhan, distribusi makanan bergizi, dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
“Tujuannya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di Pulau Taliabu dan menurunkan angka stunting serta memperbaiki kualitas gizi masyarakat secara keseluruhan dengan program prioritas berupa penyuluhan gizi, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Puskesmas, penyediaan obat-obatan, dan tenaga medis. Hal ini sekaligus merespon arahan ASTACITA dan dukungan terhadap MBG untuk penurunan angka stunting dan kemiskinan, juga terkait dengan peningkatan akses layanan dasar masyarakat di sektor kesehatan dimana data menunjukan Kabupaten Taliabu untuk UHH terendah dalam dua tahun dan prevalensi stunting di angka 30,6 persen pada tahun 2024,” rinci Sarmin.
