RSUD Chasan Boesorie Ternate, dilaporkan tengah menghadapi krisis penyediaan fasilitas pelayanan untuk pasien cuci darah (dialisis) akibat keterlambatan penyediaan stok cairan. Atas kondisi ini, pihak rumah sakit dinilai lalai dan tidak profesional.
Ternate, Pijarpena.id
Keterlambatan penyediaan fasilitas pelayanan tersebut, dinilai merupakan bentuk nyata dari kelalaian sistem kesehatan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keselamatan pasien di atas segalanya.
Kritikan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov Maluku Utara yang berlokasi di Kelurahan Tanah Tinggi Barat itu, dilayangkan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Ternate.
Melalui koordinatornya, Aldi Haris, FMN Ternate menyoroti surat edaran dengan Nomor 400/1782/RSCHB tertanggal 04 Agustus 2025 yang terungkap jika pelayanan dialisis terganggu akibat kendala teknis yang berimbas langsung bagi pasien yang sangat bergantung pada proses cuci darah secara rutin.
Aldi menyebutkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, ada kurang lebih 50 pasien yang rutin melakukan cuci darah (hemodialisa) di RSUD Chasan Boesoeri yang dijalankan sehari tiga kali.
“Namun kenyataannya, pengobatan telah dibagi menjadi dua kali dalam sehari yakni 12 orang di waktu pagi dan 12 orang di waktu siang dengan alasan keterlambatan pengiriman cairan cuci darah. Secara otomatis 26 orang lainnya tidak kebagian dalam pengobatan,” ujar Aldi kepada wartawan, Selasa (05/08/2025).
Menurutnya, akibat kendala inilah, pihak rumah sakit pun menerbitkan edaran terhadap pasien cuci darah untuk melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat.
“Kalau kita mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 16 Tahun 2024, maka pasien tidak bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat (di luar kota) karena standar RSUD CB sangat jauh dengan rumah sakit lain yang ada di Maluku Utara,” ungkap Aldi.
Selain itu, Aldi bilang, belum bisa dipastikan bahwa rumah sakit selain RSUD CB yang menjadi tempat rujukan itu memiliki fasilitas yang memadai untuk melancarkan proses pencucian darah (hemodialisa).
“Kondisi ini memotret ketidakprofesionalan pihak RSUD CB Ternate untuk tetap memastikan ketersediaan peralatan rumah sakit agar tetap ada. Karena ini kita bicara soal keselamatan pasien. Dialisis bukanlah layanan medis yang bisa ditunda tanpa resiko serius,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aldi menegaskan, seharusnya rumah sakit sebagai pusat pelayanan publik yang vital tidak boleh dibiarkan terjebak dalam persoalan teknis atau birokratis tanpa solusi cepat.
“Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Maluku Utara harus bertanggung jawab atas lambatnya respon terhadap kebutuhan perawatan yang menyangkut hidup dan mati pasien,” tuturnya.
Tanggapan pihak RSUD Chasan Boesorei >> [2]
