Untuk menjawab tantangan tersebut, kata Sarmin, diperlukan langkah-langkah penguatan yang terstruktur dan berkelanjutan dimana terdapat lima hal yang patut dilakukan.
“Pertama berupa penguatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi bagian dari budaya kerja. Sistem informasi bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga instrumen analisis, pemantauan, dan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Kedua yakni peningkatan kualitas indikator kinerja dimana harus dirumuskan secara terarah dan terukur sehingga menghasilkan hasil evaluasi yang baik.
Selanjutnya peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan, pendampingan dan penguatan kompetensi teknis harus dilakukan secara berkelanjutan dimana SDM yang kompeten akan menghasilkan proses pengendalian dan evaluasi yang berkualitas.
Kemudian penguatan koordinasi antar-perangkat daerah yang harus dilakukan secara terencana, terjadwal dan berbasis data dengan memanfaatkan rapat-rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.
Terakhir berupa penegakan prinsip konsistensi perencanaan dimana setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa dokumen perencanaan disusun secara konsisten, mulai dari RPJMD hingga Renja.
“Konsistensi ini menjadi dasar bagi pengendalian dan evaluasi yang efektif,” timbah Sarmin menambahkan.
Rapat Dalev sendiri dikatakan pula memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan daerah.
“Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembahasan secara komprehensif dan objektif, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pemahaman bersama mengenai mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sesuai dengan regulasi, memperkuat komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan menyusun rekomendasi yang realistis dan dapat diimplementasikan,” pinta Sarmin.
Kepada seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Malut, Sarmin mengajak untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi serta memanfaatkan data dan teknologi informasi secara optimal.
“Dengan demikian kita dapat mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif dan berorientasi pada hasil yang baik,” pungkasnya.
Kegiatan Rapat Pengendalian dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 ini sendiri berlangsung sehari penuh dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Selanjutnya kegiatan yang dihadiri para Kasubag Perencanaan seluruh OPD itu dilanjutkan dengan pembagian desk sesuai bidang koordinasi masing-masing. (fm)
