Perencanaan pembangunan dianggap tak lagi cukup disusun secara sektoral dan administratif. Tantangan wilayah, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan akuntabilitas menuntut pendekatan baru yang kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis data.
Ternate, Pijarpena.id
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) saat ini tengah mengembangkan salah satu inovasi yang disebut Mini-Lab IPW yang merupakan akronim dari Model Kerja yang Terintegrasi dan Kolaborasi Berbasis Data Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
Mini-Lab IPW ini sendiri digagas Zulkarnain Abd Latif ST MT, salah Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut), sebagai bagian dari aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) saat ini.
Dasar dari dicetuskannya aksi perubahan ini sendiri tak lain untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang menuntut lebih dari sekadar kelengkapan dokumen perencanaan namun juga cara kerja yang mampu membaca kompleksitas wilayah, menyatukan data lintas sektor, serta mendorong kolaborasi nyata antar perangkat daerah.
“Mini-Lab IPW adalah model kerja eksperimental yang dirancang sebagai ruang kolaborasi ASN lintas sub bidang dan lintas sektor untuk menguji, menganalisis, dan merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan wilayah berbasis data dan analisis tematik,” ujar Zulkarnain dalam rilisnya yang diterima Pijarpena.id.
Dikatakan, Mini-Lab IPW merupakan inisiatif kepemimpinan untuk mentransformasi model kerja ASN dari pola kerja sektoral-administratif menuju pola kerja kolaboratif, terintegrasi dan berbasis data.
“Inovasi ini dikembangkan sebagai respons atas tantangan rendahnya integrasi data pembangunan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan kapasitas analisis ASN dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti,” beber pria alumni Magister Teknik (S2) Konsentrasi Perencanaan Wilayah Kepulauan itu.
Mini-Lab IPW sendiri, lanjut Zul, sapaannya, secara strategis mengintegrasikan sistem MARIMOI (Manajemen Akselerasi Infrastruktur untuk Monitoring dan Integrasi Wilayah) yang jadi rumah besar perencanaan yang telah dibangun Bappeda sebagai platform utama konsolidasi data dan analisis tematik pembangunan.
“Mini-Lab IPW akan difungsikan sebagai ruang kerja eksperimental yang mempertemukan ASN lintas subbidang dan perangkat daerah untuk melakukan konsolidasi data, analisis tematik, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data secara kolaboratif dengan pendekatan learning by doing,” rinci Zul.
Outcome utama dari Mini-Lab IPW ini sendiri diharapkan mampu menyusun policy paper tematik berbasis data, meningkatnya efektivitas mekanisme kerja lintas sektor serta mulai terbangunnya budaya kerja ASN yang lebih analitis dan berorientasi hasil.
“Dengan pendekatan tersebut, Mini-Lab IPW diposisikan sebagai fondasi awal transformasi model kerja Bappeda yang mendukung penguatan peran kelembagaan sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, adaptif, dan berbasis bukti,” katanya.
Dikatakan Zulkarnain, terdapat tiga fondasi Mini-Lab IPW, yakni kolaborasi yang melibatkan ASN lintas sub-bidang dan OPD yang bekerja bersama dalam tim tematik wilayah.
Kemudian Integrasi data sektoral dan spasial disatukan melalui sistem MARIMOI, serta berbasis data dimana setiap rekomendasi kebijakan harus memiliki dasar analisis dan bukti.
“Mini-Lab bukan unit baru, melainkan cara kerja baru, menghubungkan data, analisis, dan kebijakan dalam satu alur yang terintegrasi,” ujar pria yang saat ini menjabat Plh Kabid IP Bappeda itu.
Sementara itu, kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi menyampaikan harapannya akan kehadiran Mini Lab-IPW yang merupakan inisiatif strategis untuk menjawab kebutuhan nyata dalam penguatan fungsi perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong integrasi data, analisis spasial dan kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki proses kerja internal, tetapi juga memperkuat peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan berbasis data dan bukti (evidence- based policy),” kata Sarmin.
Dikatakan pula, melalui pembentukan tim tematik, penyusunan policy paper, serta integrasi hasil analisis ke dalam sistem MARIMOI, Mini Lab-IPW menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap dinamika wilayah.
“Inisiatif ini menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam membangun budaya kerja ASN yang kolaboratif, analitis, dan adaptif,” beber Sarmin.
Dirinya berharap, Mini Lab-IPW dapat terus dikembangkan dan direplikasi, tidak hanya di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW), tetapi juga pada bidang lain di lingkungan Bappeda dan perangkat daerah terkait.
“Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan di Provinsi Maluku Utara,” pungkasnya. (fm)
