Forum Rakornas keuangan daerah diharapkan mencetus terobosan agar pembiayaan daerah di tengah kondisi tantangan pemotongan fiskal, dapat memberi manfaat yang berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.
Ternate, Pijarpena.id
Kebijakan pemotongan fiskal yang cukup signifikan disebutkan sangat berpengaruh bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini memberi dampak pada setiap program dan kebijakan yang direncanakan utamanya bagi pemerintah daerah.
Hal itu dikatakan Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Kamis (29/01/2026).
Gubernur Sherly dalam penyampaiannya mengatakan, di tahun 2026, kepala daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diperhadapkan dengan kondisi pemotongan fiskal dimaksud.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat untuk tahun 2026 telah memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan yang memicu penyesuaian besar pada APBD setiap daerah.
Kebijakan ini disebutkan bertujuan meningkatkan efektivitas belanja karena temuan penyelewengan dana namun memicu efisiensi anggaran, penundaan belanja dan risiko penurunan pelayanan publik di tingkat daerah.
Menghadapi tantangan itu, Gubernur Sherly berharap tidak mengurangi pelayanan pemerintah bagi masyarakat di tengah kondisi keuangan yang sedang efisiensi ini.
Untuk itu, TAPD diharapkan dapat menjadi filter terhadap setiap kebijakan terutama dalam membantu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
“TAPD lebih mengetahui secara teknis maupun administrasi,” kata gubernur wanita pertama di Malut itu memberi alasan.
Gubernur Sherly juga menekankan pentingnya kesesuaian program antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam memastikan APBD dapat dimanfaatkan dan program-programnya dapat memberi dampak.
“Melalui Rakornas ini, dapat menyederhanakan proses dari perencanaan penganggaran hingga eksekusi pelaksanaan programnya,” pintanya.
Lewat forum Rakornas ini, Gubernur Malut berharap hadirnya terobosan agar pembiayaan daerah dapat memberi manfaat yang mendatangkan atau berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.
Rakornas pengelolaan keuangan daerah ini sendiri bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi kinerja dan mengatasi hambatan dalam perencanaan hingga pelaporan anggaran daerah.
Rakornas pengelolaan keuangan daerah ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Sekretaris Daerah Provinsi Se-Indonesia, instansi vertikal dan peserta dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara.
Rakornas juga diisi pemaparan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPK, BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. (fm)
