Pemprov Malut disebut siap mendukung program nasional Media BEJO’S dimana daerah tersebut masuk dalam policy sandbox dan pilot project penyehatan pers dan media yang terbatas di empat provinsi.
Ternate, Pijarpena.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), siap mendukung penuh upaya Bappenas RI dalam menciptakan ruang bagi media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri atau Media BEJO’S.
Dukungan itu dinilai penting, mengingat sebagai pilar keempat demokrasi, pers turut menentukan arah perkembangan bangsa.
Hal itu disampaikan kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi dalam acara Multilateral Meeting “Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO’S” yang dilaksanakan Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) Kementerian PPN/Bappenas, Senin (02/03/2026).
Forum yang dipimpin langsung oleh Direktur IKPD Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini itu, jadi panggung suara dari daerah untuk menyatu dalam arus kebijakan nasional.
Dikatakan Sarmin, publik saat ini tengah berada pada era arus digitalisasi yang begitu kencang yang sejalan dengan kebebasan berpendapat.
“Diperlukan kebijakan yang adaptif dan relevan sesuai perkembangan teknologi saat ini. Pemerintah tidak sekadar menjadi regulator, tetapi juga penyeimbang, antara agenda pemerintah, media dan publik. Semuanya punya peran,” ucap Sarmin.
Di kesempatan itu, Sarmin juga tegaskan komitmen Pemprov Malut dalam mendukung sepenuhnya pertumbuhan ekosistem media lokal.
“Bagi kami, media bukan hanya penyampai berita. Ia adalah cahaya yang menuntun arah, jembatan antara pemerintah dan rakyat serta cermin yang memantulkan wajah pembangunan apa adanya,” ucapnya.
Dikatakan, media harus memiliki sudut pandang dari banyak sisi. Dengan begitu, ada keberimbangan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
“Di kesempatan itu pula, diutarakan dinamika dan keluhan kondisi media di Maluku Utara. Tentang harapan akan profesionalisme, kemandirian yang perlu terus ditegakkan dan peran pers sebagai penjaga nurani demokrasi di negeri kepulauan ini,” katanya.
Dengan dijadikannya Maluku Utara sebagai salah satu provinsi dalam objek kajian, harapan Sarmin, jadi pijakan yang kokoh untuk menghadirkan media yang semakin BEJO’S, lebih profesional, lebih mandiri dan semakin dipercaya.
“Ketika pers bertumbuh dengan sehat, demokrasi pun bernafas lebih lapang, dan pembangunan berjalan dengan nurani yang terang,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Penguatan Pers dan Media Massa BEJO’S sendiri masuk dalam KP Utama Prioritas Nasional 1 RPJMN 2025-2029.
Terdapat sejumlah intervensi yang akan dilakukan pemerintah diantaranya, memperkuat lembaga pers dan perusahaan pers berupa pendampingan peningkatan kapasitas bisnis media, peningkatan kompetensi dan etika insan pers berupa sertifikasi jurnalis dan uji kompetensi.
Lalu upaya mendorong penyehatan media sebagai arus utama berupa pengawasan dan rekomendasi kebijakan.
Empat Provinsi disebutkan masuk dalam rencana implementasi policy sandbox dan pilot project penyehatan pers dan media secara terbatas yakni Babel, Papua Barat Daya, DI Yogyakarta dan tentu saja Maluku Utara. (fhm)
