Pemprov Malut secara resmi sampaikan LKPJ kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja sepanjang tahun 2025. Sejumlah hal disebutkan menunjukkan tren positif sepanjang di tahun pertama periode Sherly-Sarbin ini.
Ternate, Pijarpena.id
Pelaksanaan pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan visi “Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan” oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) dilaporkan mencapai berbagai hal positif sepanjang tahun anggaran 2025.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2025 pada DPRD setempat dalam Rapat Paripurna, Jumat (27/03/2026).
Dalam paparannya, Wagub Malut mengatakan, dengan karakteristik wilayah kepulauan yang terdiri dari delapan kabupaten dan dua kota, 118 kecamatan, 1.185 kelurahan dan desa (terdiri 118 kelurahan dan 1.067 desa) di 975 pulau, pembangunan daerah terus didorong secara merata.
Jumlah penduduk Maluku Utara pada 2025 tercatat sebanyak 1,39 juta jiwa dengan 68,40 persen berada pada usia produktif, yang menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi sumber daya aparatur, Pemprov Maluku Utara didukung 11.418 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 7.254 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4.164 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Dari jumlah itu, sebanyak 75,41 persen diantaranya berpendidikan S1 hingga S3 yang mencerminkan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan pemerintahan,” katanya.
Selain itu, peningkatan ini terlihat pula dari perkembangan sejumlah indikator makro pembangunan daerah menunjukkan tren positif sepanjang 2025 di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan wakilnya itu.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,84 pada 2024 menjadi 72,52 pada 2025 atau naik 0,68 poin yang menandakan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Selanjutnya, persentase penduduk miskin, lanjut Wagub, juga mengalami penurunan dari 6,03 persen menjadi 5,81 persen.
“Penurunan ini mencerminkan meningkatnya efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencatat lonjakan signifikan. Dari 13,73 persen pada 2024 menjadi 34,17 persen pada 2025.
“Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, serta investasi daerah,” timpal Wagub Malut.
Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat dari Rp71,5 juta menjadi Rp96,01 juta atau naik 34,28 persen.
“Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio menurun tipis dari 0,296 menjadi 0,294, menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata,” lanjutnya.
Namun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan dari 4,03 persen menjadi 4,55 persen.
“Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat penciptaan lapangan kerja kedepan,” ujar Wagub Malut.
Secara umum, capaian indikator makro menunjukkan sebagian besar target pembangunan daerah Tahun 2025 berhasil dicapai, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu dioptimalkan.
Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 (unaudited) mencapai Rp.3,629 triliun atau sebesar 103,54 persen dari target Rp3,505 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 105,59 persen, Pendapatan Transfer sebesar 102,48 persen, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 110,02 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,259 triliun atau sebesar 93,65 persen yang digunakan untuk membiayai 144 program pembangunan daerah.
Anggaran tersebut meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer termasuk bagi hasil dan bantuan keuangan.
“Capaian ini menunjukkan kinerja fiskal daerah yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2025,” tuntas Wagub Sarbin. (fhm)
