Strategi untuk mendorong potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Malut disebutkan melibatkan pendekatan komprehensif mulai dari modernisasi teknologi baik alat tangkap maupun sarana prasarana, industrialisasi dan hilirisasi produk hingga keberlanjutan lingkungan.
Ternate, Pijarpena.id
Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, ingin memastikan agar perikanan dan kelautan harusnya menjadi salah satu sektor “tulang punggung” perekonomian di provinsi tersebut tidak sekedar sektor produksi melainkan memiliki nilai tambah.
Gubernur secara khusus menaruh perhatian besar akan sektor perikanan yang belum banyak memberi dampak bagi warganya terutama nelayan atau pelaku usaha yang ekonominya masih jauh dibawah kata sejahtera.
Sebagai provinsi kepulauan yang notabene luas lautnya (70 persen) lebih besar dari daratan ditopang dengan melimpahnya kekayaan alam di laut, seharusnya mampu dimaksimalkan untuk mewujudkan visi besar gubernur tersebut.
Salah satu langkah terobosan yang ingin dilakukan Gubernur Sherly di era kepemimpinannya ini tak lain adalah mewujudkan hilirisasi pada semua sektor perikanan guna memberi dampak bagi fiskal daerah dan utamanya meningkatkan kesejahteraan nelayan serta warga pesisir lainnya.
Guna mendukung terobosan tersebut, sebagai perangkat daerah yang berwenang atas perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Malut pun siap untuk merealisasikan hal itu.
“Bappeda telah memetakan lima perencanaan strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang guna mendorong peningkatan sektor perikanan termasuk untuk mewujudkan misi besar gubernur ini,” kata kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi.
Hal itu dikatakan kepala Bappeda Malut kepada Pijarpena.id usai kegiatan FGD dengan tema “Masa Depan Perikanan Maluku Utara Dalam Perspektif Pembangunan Daerah” yang dilaksanakan di Halmahera Ballroom Bela Hotel Ternate, Sabtu (11/04/2026) malam.
Dikatakan, yang menjadi langkah pertama yang akan dilakukan sesuai arahan Gubernur Malut, adalah mendorong transformasi sektor perikanan yang berbasis hilirisasi dan nilai tambah.
“Kita tidak boleh lagi berhenti pada produksi tetapi harus masuk pada pengolahan, industri dan menyasar pasar global,” kata Sarmin.
Kedua, penguatan konektivitas dan infrastruktur perikanan menjadi prioritas utama. Alasannya, tanpa cold chain system yang memadai dan logistik yang efisien, maka potensi akan terus mengalami kebocoran nilai.
“Ketiga, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya harus menjadi pusat dari setiap kebijakan. Modernisasi alat tangkap, akses pembiayaan, perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas SDM adalah keharusan,” ucapnya.
Selanjutnya yang keempat berupa penegasan bahwa pembangunan perikanan harus sejalan dengan prinsip ekonomi biru.
“Artinya, kita tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang,” paparnya.
Dan terakhir yakni sinergi pusat dan daerah yang harus diperkuat dimana dukungan kebijakan nasional menjadi faktor kunci dalam mempercepat transformasi sektor ini.
