Gubernur juga mengatakan sedang mengupayakan agar nelayan bisa terbantu dengan sedikit menurunkan kapasitas armada tangkap untuk memenuhi syarat agar bisa mendapatkan pasokan BBM bersubsidi.
Tidak sekedar ikan saja, gubernur juga berharap hadirnya pihak-pihak yang mampu memberi nilai tambah bagi produk turunan perikanan dan olahan lainnya.
“Produk-produk olahan ini harus yang memiliki nilai lebih dibanding harga ikan itu sendiri. Misalnya fishball (bakso ikan), sosis dan lainnya yang harganya justru berlipat ganda dari harga ikan itu sendiri,” jelas gubernur.
Pemerintah sendiri, lanjutnya, hanya bertindak sebagai regulator dimana kehadiran swasta sangat dibutuhkan perannya pula guna menghidupkan ekosistem yang ada.
“Jadi intinya, jika ingin mendorong sektor perikanan lebih dari sekedar produksi namun memberi nilai tambah, maka kuncinya ada di hilirisasi,” tegasnya.
Seraya berharap peran masyarakat dan swasta, gubernur sendiri siap mendukung dengan menambah armada alat tangkap dan melahirkan regulasi yang tidak membebani iklim investasi.
“Komitmennya menjadikan sektor perikanan sebagai prioritas utama pembangunan, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, akademisi dan dunia usaha, serta memastikan bahwa pembangunannya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (fhm)
Arah Kebijakan Strategis Pengembangan Sektor Perikanan Maluku Utara:
Transformasi dari Produksi ke Nilai Tambah
- Penguatan industri pengolahan hasil perikanan; dan
- Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu.
Penguatan Sistem Logistik Perikanan
- Pembangunan cold storage dan rantai dingin; dan
- Integrasi konektivitas antar pulau.
Pembangunan Berbasis Wilayah Kepulauan
- Pengembangan klaster perikanan per wilayah; dan
- Pendekatan spasial dalam perencanaan.
Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
- Akses pembiayaan inklusif;
- Perlindungan sosial dan asuransi nelayan; dan
- Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.
Reformasi Tata Kelola dan Digitalisasi
- Integrasi data perikanan;
- Digitalisasi rantai pasok; dan
- Penguatan kebijakan berbasis data.
