Enam kecamatan yang berada di tiga kabupaten dan kota di Provinsi Malut, saat ini dilaporkan telah menyelesaikan atau memiliki titik lahan untuk dibangun kantor atau tempat usaha koperasi merah putih.
Ternate, Pijarpena.id
Memasuki pertengahan Januari 2026, sekitar 489 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Maluku Utara (Malut) dilaporkan telah memiliki titik lokasi atau lahan.
Sebagaimana diketahui ketersediaan lahan menjadi faktor penting untuk bangunan fisik berupa kantor, gerai maupun gudang serta fasilitas lain guna menjalankan roda bisnis koperasi.
Angka 489 sendiri masih belum mencapai setengah, atau lebih tepatnya 41,06 persen dari total KDKMP se-Provinsi Malut yang berjumlah 1.191.
Jika dilihat lebih detil, baru enam kecamatan yang saat ini seluruh KDKMP-nya telah memiliki titik lahan untuk pembangunan fasilitasnya.
Enam kecamatan itu sendiri berada di dua kabupaten yakni Halmahera Selatan (Halsel) dan Halmahera Utara (Halut) serta Kota Ternate.
Di Halsel, tiga kecamatan dimaksud yakni dengan dua kecamatan yakni Bacan Timur Selatan, Kepulauan Botanglomang dan Obi Timur. Lalu Loloda Kepulauan dan Galela Barat di Halut serta Kecamatan Pulau Hiri di Kota Ternate.
Berdasarkan data yang diperoleh Pijarpena.id dari Simkopdes per 18 Januari 2026 pukul 08.00 WIT, terdapat total 44 KDKMP di enam kecamatan tersebut.
Jadi, dengan demikian masih terdapat sekitar kurang lebih 702 KDKMP yang tersebar 112 kecamatan se-Provinsi Malut yang masih belum memiliki lahan.
Sementara itu, dari data tersebut pula, saat ini di Malut sendiri sudah ada 100 gerai milik 77 KDKMP yang telah aktif dan menjalankan roda bisnis usahanya.
Percepatan Koperasi Merah Putih yang merupakan program strategis nasional gagasan Presiden Prabowo Subianto itu terus dilakukan.
Kehadiran KDKMP diharapkan mampu memperkuat perekonomian rakyat mulai dari tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah.
Oleh karena itu, kesiapan lahan dan pembangunan gerai harus dipastikan segera terwujud guna menjalankan sentra-sentra ekonomi atau pilar usaha masing-masing KDKMP.
Pemerintah sendiri menargetkan 26 ribu gerai fisik di seluruh Indonesia sudah aktif dan menjalankan usahanya pada April 2026. (fm)
