Gubernur Malut berharap keaktifan BPJS kesehatan yang menjadi tanggungan pemerintah dapat terjaga alias tidak ada tunggakan pembayaran yang mengakibatkan adanya kendala akses layanan medis terutama bagi pengguna BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah.
Ternate, Pijarpena.id
Para Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku Utara (Malut) diingatkan agar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), agar memprioritaskan porsi jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos dalam kegiatan Forum Kepala Daerah se-Provinsi Malut yang diinsiasi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Malut pada Rabu (17/12/2025).
Dalam focus discussion group (FGD) sesi I forum tersebut, Gubernur Sherly mengingatkan agar pelayanan kesehatan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui program BPJS.
“Saya akan cek APBD masing-masing dalam evaluasi. Saya lihat di APBD Halmahera Timur ada pos anggaran iuran BPJS Kesehatan. Saya minta kabupaten dan kota lain juga demikian,” ujarnya.
Dikatakan, saat ini keaktifan BPJS kesehatan setiap daerah di Provinsi Malut rata-rata sudah diatas 80 persen terutama di tujuh daerah yalni Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).
Lalu ada juga Kabupaten Pulau Morotai (Pulmor) dan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) serta Kota Tidore Kepulauan (Tikep) termasuk didalamnya.
Sementara tiga daerah yang belum menyentuh angka 80 persen yakni Kabupaten Pulau Taliabu (64,72 persen), Kabupaten Halmahera Utara (75,81 persen) dan Kota Ternate (79,77 persen).
Secara total, saat ini di Malut, terdata sudah 1,4 juta warga di Malut yang terdaftar di BPJS. Dari angka itu, sekitar 0,3 juta tidak dalam kondisi aktif atau hanya 1,1 juta warga yang berstatus aktif.
Dari angka 1,4 juta itu, sebesar PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemerintah Daerah yang skema BPJS Kesehatannya dibayar Pemda mencapai angka 88,14 persen.
Gubernur berharap, keaktifan BPJS Kesehatan bagi masyarakat tetap terjaga. Dirinya meminta agar tidak ada tagihan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah yang terlambat dibayarkan.
Sherly khawatir jangan sampai masyarakat kita butuh penanganan dan layanan yang mendadak, namun justru BPJS kesehatannya sedang tidak aktif.
“Jika ada satu yang tidak aktif maka dampaknya ke masyarakat karena untuk mengaktifkan kembali (BPJS Kesehatan), butuh waktu satu bulan sementara mungkin dia butuh penanganan yang cepat misalnya operasi,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, diungkapkan pula oleh Gubernur Sherly, saat ini tren capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Malut telah menembus angka 100 persen dimana sebelumnya pada Januari 2025 baru mencapai angka 94 persen.
Orang nomor satu di Pemprov Malut itu, berharap, UHC jadi prioritas bersama kedepan agar masyarakat tidak kesulitan mengakses kesehatan gratis di rumah sakit. (fm)
