Maraknya transportasi umum atau angkutan berbasis aplikasi (daring) di Kota Ternate dianggap merugikan angkutan konvensional. Desakan untuk membuat zona operasional pun dilontarkan.
Ternate, Pijarpena.id
Ikatan Solidaritas Sopir Angkutan Penumpang (ISSAP) Kota Ternate meminta Pemerintah Kota Ternate menata ulang tata kelola transportasi perkotaan.
Desakan ini muncul seiring berlakunya operasional angkutan berbasis aplikasi yang dinilai berdampak pada penurunan pendapatan sopir angkutan konvensional.
Sekretaris ISSAP Kota Ternate, Mulyono Dahlan menyampaikan, keberadaan transportasi daring jadi ancaman bagi sopir angkutan penumpang.
Menurutnya, sistem yang berafiliasi langsung dengan pusat itu, justru merugikan pendapatan para sopir maupun daerah.
“Dorang (mereka, red) rampas torang (kami) punya perputaran ekonomi di daerah dan itu dapat merugikan kami maupun pemerintah daerah. Saya yakin itu,” tegas Mulyono, Kamis (13/11/2025).
Ia menambahkan, ISSAP telah menanyakan kepada instansi terkait mengenai alur pendapatan dari operasional angkutan berbasis aplikasi.
Hasilnya, sebagian besar pendapatan ternyata mengalir ke pusat dan bukan ke daerah.
“Mereka beraktivitas di daerah kami. Kenapa uangnya lari ke pusat? Itu yang harus dipertanyakan. Ketika kami tanya instansi yang wajib mereka lapori, ternyata mereka tidak lapor,” ujarnya.
Mulyono mengakui bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dihindari. Namun ia menilai pemerintah harus mempertimbangkan dampak bagi sopir angkutan konvensional yang selama ini memenuhi kewajiban pembayaran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami bayar semua kewajiban ke pemerintah kota. Tapi mereka datang sebagai angkutan online tanpa kewajiban bayar PAD sementara mengganggu pendapatan angkutan konvensional,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua ISSAP Kota Ternate, Muhammad Ely menegaskan, perlunya keberpihakan dan ketegasan dari Pemkot Ternate dalam mengatur zona operasional.
Ia meminta pemerintah menentukan kawasan-kawasan yang tidak boleh dimasuki angkutan online demi menjaga keseimbangan.
“Harus ada penegasan zona yang tidak bisa mereka masuk dimana ada aktivitas angkutan umum. Jangan mereka masuk supaya adil,” sembur Ely.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa opsi telah disampaikan ISSAP kepada pemerintah. Namun dikatakan belum ada respon memuaskan dari Pemkot Ternate.
“Pemerintah kota menanggapi tong punya tuntutan tidak serius. Maka ada opsi lanjutan dari ISSAP untuk menindaklanjuti ke DPRD Kota Ternate,” tegasnya.
Adapun tuntutan ISSAP antara lain mengembalikan fungsi terminal sebagaimana mestinya, menghentikan operasional angkutan berbasis aplikasi di zona angkutan konvensional atau minimal melakukan pembagian zona yang jelas.
“Kami berharap pemerintah kota berkiprah sesuai slogan Ternate Andalan. Titik-titik seperti Pasar Higienis dan Terminal Gamalama harus menjadi perhatian khusus karena itu wajah kota Ternate,” pungkas Ely penuh harap.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Transportasi Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate, Thamrin Gani saat dikonfirmasi pada Jumat (14/11/2025), mengaku belum bisa memberikan keterangan.
Sebelumnya pada 10 November 2025, sopir angkutan kota (Angkot) di Ternate melakukan aksi mogok. Puluhan mobil angkot tampak berjejer di sepanjang jalan memasuki Kelurahan Fitu Kota Ternate, tepatnya di sekitar kawasan the View. (rud/fm)
