Jumlah kekerasan yang terjadi di Kota Ternate sepanjang 2025 masih didominasi jenis kasus KDRT dan seksual yang sebagian besar terjadi pada perempuan dan anak.
Ternate, Pijarpena.id
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Ternate merilis data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2025 yang mencapai 85 kasus.
Dari jumlah tersebut, 36 kasus menimpa anak dan 49 kasus dialami perempuan.
Kepala DP3A Kota Ternate, Marjorie S Amal menyampaikan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi jenis kasus yang paling sering dialami perempuan.
“Sedangkan pada anak, kasus yang paling dominan adalah kekerasan seksual mendominasi laporan yang masuk ke DP3A,” ujar Marjorie pada Pijarpena.id, Jumat (06/02/2025).
Lanjut dia, pihaknya telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap korban kekerasan, baik melalui jalur litigasi berupa proses hukum, maupun non litigasi melalui pendekatan restorative justice dan diversi, khususnya pada kasus anak.
“Penanganan kami lakukan secara komprehensif. Mulai dari pendampingan hukum hingga pemulihan psikologis korban. Semua layanan ini diberikan secara gratis,” jelasnya.
Selain penanganan, pihaknya juga terus mengintensifkan program pencegahan guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Program tersebut meliputi sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, peningkatan kualitas layanan, serta memperluas akses terhadap UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan Rumah Aman.
Menurutnya, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap tercipta ruang kolaborasi yang kuat dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Kesadaran bahwa pencegahan kekerasan adalah kerja kolektif menjadi kunci utama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran keluarga dan pola pengasuhan yang optimal sebagai fondasi utama dalam menekan angka kekerasan terhadap anak.
“Pengasuhan yang sehat dan peran keluarga yang kuat sangat menentukan. Ini menjadi dasar penting untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan,” katanya.
Lebih lanjut, Marjorie mengungkapkan bahwa berbagai akses layanan yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate secara gratis telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap penanganan kasus kekerasan.
“Kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Hal ini terlihat dari meningkatnya keberanian korban dan warga untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi,” pungkasnya.
Jika memperhatikan data kekerasan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara (Malut), Kota Ternate menjadi daerah yang paling tinggi jumlah kasusnya sepanjang tahun 2025.
Menyusul di bawah Ternate, ada Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dengan jumlah 57 kasus.
Sementara Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) yang paling sedikit dengan jumlah lima kasus kekerasannya dan Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) dengan 13 kasus. (rud/fm)
