Dalam menjawab enam permasalahan di Provinsi Malut, Gubernur dan Wagub di tahun 2027, merancang 20 program aksi untuk menjawab berbagai problem pembangunan itu.
Ternate, Pijarpena.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyusun rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Terhadap Ranwal RKPD Provinsi Malut Tahun 2027 itu sendiri telah dilakukan konsultasi publik (KP) untuk menerima masukan dari berbagai pihak utamanya stakeholder pembangunan di Malut.
Selain mengusung sejumlah prioritas pembangunan, Ranwal RKPD tahun 2027, juga menyusun program aksi kepala daerah dari lima penjabaran prioritas daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si, dalam paparannya mengatakan, sebanyak 20 program aksi Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur (Wagub), Sarbin Sehe turut dijabarkan dalam Ranwal tersebut.
Dikatakan sebanyak enam program aksi yang diusung prioritas daerah ke-1 atau akselerasi keterpenuhan layanan dasar yakni pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, penyediaan pelayanan kesehatan gratis, pembangunan rumah layak huni dan dapur sehat.
“Lalu pemberian makanan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, serta gratis pendidikan bagi SMA dan SMK yang disertai bantuan beasiswa untuk perguruan tinggi,” ucap Sarmin.
Untuk Prioritas Daerah ke-2, yakni mempercepat konektivitas wilayah atau akselerasi konektivitas dan pusat pertumbuhan wilayah terdapat dua program aksi.
“Disini Gubernur dan Wagub menyasar dua isu yakni yakni pembangunan jalur transportasi (Sofifi-Ekor-Buli dan Sofifi-Ekor-Kobe) serta jalan dan jembatan. Lalu perencanaan dan pembangunan kawasan Sofifi Halmahera Metropolitan,” rincinya.
Selanjutnya, pada prioritas daerah ke-3, yakni akselerasi pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi SDA, terdapat enam program aksi.
“Pembangunan akses jalan tani, bantuan atau pengadaan alat tangkap nelayan, pengembangan UMKM berbasis budaya lokal, penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi, percepatan pembangunan destinasi pariwisata serta mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian harga Barito dan Sembako,” kata Sarmin.
Pada prioritas daerah ke-4, meningkatkan reformasi birokrasi dan inovasi daerah, lanjut Kepala Bappeda, terdapat satu program aksi yakni mewujudkan transformasi birokrasi.
Sementara untuk prioritas daerah ke-5 yakni membangun ketahanan sosial budaya dan ekologi, terdapat tiga program aksi.
“Berupa penyaluran bantuan sosial bagi rumah ibadah, imam, pendeta, ASN dan buruh, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga,” lanjut Sarmin.
Dikatakan pula, untuk pembiayaan pembangunan di tahun 2027, sebagaimana dirancang dalam Ranwal RKPD tahun 2027, difokuskan pada tiga aspek.
“Pemenuhan implementasi prioritas daerah, dukungan terhadap prioritas nasional dan pemenuhan operasional perangkat daerah,” pungkas Sarmin. (fhm)
