Untuk mencetak ASN yang profesional dari putra-putri terbaik di Malut, Pemprov Malut meluncurkan program pembibitan tiga Sekdin. PJJ dan beasiswa bagi 1.000 siswa juga masih jadi program prioritas untuk mencetak SDM wilayah kepulauan yang sulit akses.
Ternate, Pijarpena.id
Ada yang istimewa pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut), Sabtu (02/05/2026).
Di kesempatan ini, Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos secara resmi meluncurkan sejumlah program strategis unggulan di sektor pendidikan.
Salah satunya yang diperkenalkan adalah pembibitan sekolah kedinasan (Sekdin) yang ditujukan untuk mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) profesional dari putra-putri terbaik daerah.
“Kita meluncurkan program kedinasan. Pembibitan sekolah kedinasan untuk mencetak ASN profesional dari putra-putri terbaik Maluku Utara,” ujar Gubernur Sherly dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut telah menjalin kerjasama dengan sejumlah sekolah kedinasan nasional.
Diantaranya Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
Ke depan, kerja sama serupa juga akan diperluas dengan sejumlah institusi kedinasan lainnya yang saat ini masih dalam tahap penjajakan.
Dalam skema program tersebut, pembiayaan pendidikan akan ditanggung bersama, yakni 60 persen oleh Pemprov Malut dan 40 persen oleh pihak terkait dengan kuota peserta yang terbatas.
“Setiap tahun kita akan memilih putra-putri terbaik Malut agar ke depan mereka bisa mengisi berbagai posisi kedinasan di tingkat nasional,” katanya.
Peluncuran program ini turut disaksikan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Dikbud Malut Abubakar Abdullah, unsur Forkopimda, para guru serta siswa yang hadir.
Selain program kedinasan, diluncurkan pula program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk memperluas akses pendidikan menengah, khususnya bagi siswa di wilayah kepulauan yang belum memiliki fasilitas SMA.
Untuk tahap awal, program PJJ akan diterapkan di tiga daerah, yakni Kabupaten Pulau Morotai (Pulmor), Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).
Melalui program ini, siswa dapat terdaftar di SMA induk terdekat dan mengikuti proses pembelajaran dari wilayah masing-masing, baik secara daring maupun tatap muka terbatas.
Pemerintah juga akan menyiapkan dukungan infrastruktur, termasuk perangkat komputer serta memanfaatkan fasilitas sekolah dasar atau menengah pertama setempat sebagai pusat belajar.
“Akan ada kunjungan guru dari sekolah induk untuk memberikan pembelajaran secara langsung beberapa hari dalam seminggu sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga,” ucap Gubernur Sherly.
Ia menegaskan, program ini menjadi solusi bagi siswa di daerah terpencil agar tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA tanpa harus meninggalkan daerah asal.
Selain itu, Pemprov juga akan melanjutkan program beasiswa bagi 1.000 siswa dengan mekanisme yang lebih terintegrasi secara digital.
Proses pendaftaran, seleksi, hingga verifikasi dilakukan langsung melalui sekolah masing-masing menggunakan sistem daring.
Program ini menyasar siswa dari kelompok ekonomi Desil 1 hingga Desil 5 yang dapat digunakan untuk melanjutkan studi di 28 perguruan tinggi berakreditasi B di Maluku Utara.
Melalui berbagai program tersebut, Pemprov menegaskan komitmennya dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan. (fhm)
