Kabupaten Halut disebut miliki sejumlah potensi yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Percepatan transformasi sektor primer sangat dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan dan nilai tambah ekonominya.
Ternate, Pijarpena.id
Memiliki potensi maritim dan didominasi desa pesisir, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) disebutkan memiliki karakter kepulauan yang kuat dengan basis ekonomi maritim.
Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih belum optimal dimana masih didominasi sektor primer yang belum banyak memberi nilai tambah ekonomi.
Hal ini dikatakan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut), Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi saat menjadi pemateri dalam Musrenbang RKPD tahun 2027 Kabupaten Halut, Selasa (31/03/2026).
“Dengan dominasi wilayah pesisir dan kekuatan penduduk usia produktif, Halut semestinya memiliki potensi besar sebagai wilayah berbasis ekonomi maritim. Namun memerlukan percepatan transformasi dari sektor primer menuju ekonomi bernilai tambah,” ucapnya.
Dikatakan, dengan keunggulan produksi riil seperti produksi daging sapi unggulan, unggas dan telur serta perikanan dan pangan sebagai penopang utama, lalu komoditas unggulan kelapa dan pala, Halut semestinya harus jadi pusat pertumbuhan.
“Halut dengan pertumbuhan ekonomi yang 3,89 persen atau lebih rendah dibanding daerah berbasis industri dan kawasan tumbuh cepat lainnya, berada pada posisi dan peran dalam menopang ekonomi Maluku Utara melalui basis ekonomi primer,” ucap Sarmin.
Menurutnya, sejumlah hal harus menjadi fokus dan prioritas di tahun 2027 meliputi hilirisasi komoditas (pangan, peternakan, perikanan), penguatan konektivitas produksi dan distribusi, serta peningkatan produktivitas dan SDM, termasuk percepatan layanan dasar pendukung ekonomi.
Di kesempatan dalam pemaparan materinya dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Polygrand Tobelo itu, kepala Bappeda Malut juga menegaskan, Musrenbang RKPD semestinya tak hanya jadi agenda formal tahunan.
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrencang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 diharapkan jadi momentum strategis dalam menyatukan arah pembangunan daerah.
“Musrenbang RKPD harus jadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan berbagai elemen penting mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda hingga masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan paparan sebagai pemateri di kegiatan itu.
Kepala Bappeda turut menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi serta memperkuat konektivitas wilayah di Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halut.
