Malut jadi provinsi fokus baru kerjasama Pemerintah RI dengan Unicef. Sebuah inisiatif yang dinilai sebagai langkah tepat meningkatkan kualitas SDM.
Ternate, Pijarpena.id
Maluku Utara (Malut) telah ditetapkan sebagai provinsi yang jadi fokus baru kerjasama Pemerintah RI dengan United Nations Children’s Fund atau Unicef, lembaga dunia yang fokus pada program kesejahteraan anak.
Menindak lanjuti hal itu, Pemprov yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Ditjen Bangda Kemendagri dan Unicef, menggelar rapat koordinasi awal program kerjasama yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Rabu (20/05/2026).
Di kesempatan itu, Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur, Fachrudin Tukuboya mengatakan, inisiatif untuk menempatkan Provinsi Malut sebagai fokus baru adalah langkah tepat.
Hal ini karena sejalan dengan program pemerintah pusat untuk Malut kedepannya, disamping bentuk dukungan bagi Pemprov Malut serta kepedulian bagi masyarakatnya.
“Sebagai salah satu provinsi fokus baru dalam periode kerjasama tahun 2026-2030, jadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah,” ucapnya.
Dikatakan, berdasarkan data penduduk tahun 2025, menunjukkan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa dengan 34,8 persen merupakan usia anak dan remaja (0-19 tahun).
“Hal ini menandakan Provinsi Malut memiliki bonus demografi yang besar tetapi juga menuntut kesiapan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak,” ucap Fachrudin.
Malut, imbuhnya, membutuhkan penguatan pelayanan kesehatan primer, distribusi tenaga kesehatan, peningkatan imunisasi, serta layanan kesehatan berbasis kepulauan dan berbasis karakteristik masyarakat.
“Kerjasama pemerintah dengan UNICEF merupakan bagian penting dari upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2026 menjelaskan, partisipasi pendidikan dasar relatif tinggi namun mulai menurun di jenjang SMP dan SMA.
Artinya akses masuk sekolah dasar sudah cukup baik namun tantangan terbesar berada pada keberlanjutan pendidikan.
“Banyak anak gagal melanjutkan sekolah saat transisi SD-SMP dan SMP-SMA. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi afirmatif berupa bantuan pendidikan, transportasi sekolah, beasiswa, penguatan SMA dan SMK di wilayah terpencil,” tuturnya menjelaskan.
Dikatakannya juga, salah satu isu paling strategis dalam pembangunan manusia yakni total anak tidak sekolah (ATS) yang jumlahnya mencapai 34.909 dan didominasi anak yang belum pernah sekolah.
Hal ini dipengaruhi oleh akses pendidikan yang belum merata, faktor geografis kepulauan, tekanan ekonomi keluarga dan tingginya putus sekolah pada masa transisi.
Menjawab hal itu, Pemprov akan fokus pada penguatan pendidikan inklusif berbasis kewilayahan, sekolah terbuka, pendidikan nonformal dan sistem penjangkauan ATS secara aktif.
