Perangkat daerah diminta tidak lagi melakukan “copas” dalam melakukan perencanaan program pembangunan. Selain itu, program prioritas daerah wajib beriringan dengan kebijakan nasional dan beri dampak nyata bagi masyarakat.
Ternate, Pijarpena.id
Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos menegaskan, pentingnya perubahan pola perencanaan program pembangunan daerah oleh jajaran pemerintah.
Perencanaan pembangunan diharapkan tidak lagi menyalin atau “copy paste” (copas) dari dokumen sebelumnya yang kerap dilakukan, terutama tanpa berbasis data dan tak memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini ditegaskan Gubernur Malut dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Provinsi Malut, Ir Hj Sri Haryati Hatari MSi dalam saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027, Senin (27/04/2026).
Dalam forum yang diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Malut yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan kabupaten dan kota itu, Gubernur mengajak sinergi lintas sektor.
Dikatakan, hal ini sangat diperlukan agar program prioritas daerah sejalan dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Program provinsi harus nyambung dengan kabupaten dan kota dan juga selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Dalam paparannya, ia mengungkapkan tema pembangunan Maluku Utara tahun 2027 yakni percepatan pemenuhan pelayanan dasar, penguatan konektivitas serta pengembangan wilayah ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam.
Adapun lima prioritas pembangunan daerah tahun 2027 meliputi, akselerasi pemenuhan layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, pengembangan kawasan ekonomi dan hilirisasi SDA, penguatan reformasi birokrasi dan inovasi daerah, serta ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi sumber daya alam yang besar serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak akan berarti jika ketimpangan antar wilayah masih terjadi.
Ia menyoroti masih adanya persoalan mendasar di lapangan, seperti akses kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta layanan publik yang belum merata.
“Saya tidak ingin hanya melihat angka-angka indah di atas kertas sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan dasar,” tegasnya Sri mengutip gubernur.
