Sejumlah indikator makro di Provinsi Malut diproyeksi akan terus alami pertumbuhan positif. Transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan jadi fokus untuk menjawab tantangan global dan lokal.
Ternate, Pijarpena.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah resmi memulai perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui konsultasi publik rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini digelar di ruang rapat lantai IV Kantor Gubernur Malut, Sofifi itu, dibuka Wakil Gubernur (Wagub), Sarbin Sehe pada 9 Maret 2027.
Forum ini jadi ruang strategis untuk menjaring aspirasi serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan, guna menyempurnakan arah kebijakan dan program pembangunan sekaligus merangkai harapan, menyatukan gagasan dan menata langkah menuju masa depan Maluku Utara yang lebih kokoh.
Berbagai elemen stakeholder pembangunan yang hadir dan berpartisipasi baik secara langsung maupun secara secara daring melalui platform Zoom baik dari instansi vertikal, filantropis, akademisi, asosiasi profesi serta OPD lingkup Pemprov Malut dan OPD yang mengurusi perencanaan pembangunan kabupaten kota.
Ditemui usai mengikuti acara Rapat Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Malut Tahun 2025 di Ruang Rapat Marimoi Kantor Bappeda, Rabu (11/03/2026), Kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi memaparkan, Ranwal RKPD Tahun 2027 disusun dengan target indikator makro yang optimis namun tetap realistis berdasarkan angka-angka pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya.
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal. Kita fokus pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota,” ujar kepala Bappeda.
kepala Bappeda menegaskan, tema pembangunan RKPD Provinsi Malut Tahun 2027 difokuskan pada “Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Percepatan Konektivitas, Pengembangan Wilayah Ekonomi Tinggi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)”.
“Tema ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah di tahun 2027 yang difokuskan pada 200 program, 650 kegiatan dan 3.174 sub kegiatan,” ujarnya.
Dijelaskan, untuk sektor makro ekonomi, ekonomi Provinsi Malut di tahun 2027 diproyeksikan tumbuh pada kisaran angka 12,2 hingga 12,4 persen.
“Berdasarkan data tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Malut merupakan yang tertinggi di Indonesia di angka 34,17,” ungkap Kepala Bappeda.
Sejalan dengan itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditargetkan meningkat hingga 105,5 juta rupiah dengan mendorong peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat.
“Dalam catatan tiga tahun terakhir, PDRB Provinsi Malut terus menunjukan angka positif dimana terjadi peningkatan dari Rp.63,67 juta rupiah di tahun 2023, Rp.70,66 juta di tahun 2024, dan Rp.97,26 juta di tahun 2025,” katanya.
Di bidang pembangunan manusia, IPM atau indeks pembangunan manusia ditargetkan naik sebesar 0,493 poin.
“Target tersebut berdasarkan IPM 2026 dan 2027 dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dimana untuk IPM Provinsi Malut di tahun 2025 berada di angka 72,52,” ucap Kepala Bappeda.
Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 2,00-3,00 persen yang mana berdasarkan data statistik, tingkat kemiskinan sendiri berada pada angka 5,81 persen.
“Sekedar catatan angka ini turun sebesar 0,51 persen dari sebelumnya 6,32 persen di tahun 2024 yang dilakukan melalui strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tukas Kepala Bappeda.
Untuk ketenagakerjaan, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menurun menjadi 3,20-3,40 persen dari 4,55 persen di tahun 2025.
Sementara Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,265-0,275 poin, sebagaimana saat ini berada di angka 0,275 (data tahun 2025) sebagai upaya menjaga pemerataan antar wilayah.
Kepala Bappeda juga menekankan pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Ranwal RKPD 2027 sebagai alat ukur efektivitas pembangunan yang harus dicapai oleh seluruh perangkat daerah.
“Untuk Indeks Ketahanan Pangan ditargetkan pada angka 63, Indeks Reformasi Birokrasi 60,00, Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,29, Rasio Konektivitas sebesar 96,57 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 80,69,” rincinya menutup.
Diketahui, prioritas pembangunan Provinsi Malut Tahun 2027 sendiri difokuskan pada keterpenuhan layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, hilirisasi SDA, reformasi birokrasi dan inovasi daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. (fhm)
